Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang membuat masa depan bangsa terlihat samar. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan kebijakan publik menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Dalam Kajian Kamis Sore Spesial Kemerdekaan Masjid Kampus UGM menyuarakan tema “Bisakah Indonesia Menjadi Lebih Baik dan Bermartabat?”, Kamis (13/8).
Kajian ini menjadi bahan refleksi untuk melihat bagaimana masa depan Indonesia dapat menjadi lebih cerah dan memiliki dignity atau martabat. Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM menyebut ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Seperti adanya kondisi sebagian masyarakat harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup, sementara pada saat yang sama terdapat kelompok yang dapat menikmati kemewahan. “Ketika seorang pejabat yang memiliki banyak privilege lalu dia menempatkan dirinya itu tidak lagi sebagai orang yang disorot oleh masyarakat, dia telah kehilangan empatinya,” ujarnya di ruang utama Maskam.
Menurutnya, ketimpangan tersebut juga terlihat dari distribusi kekayaan. Alfath menyebut data mengenai 50 orang terkaya di Indonesia yang memiliki kekayaan setara dengan puluhan juta masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan disparitas yang semakin menganga. Ia menjelaskan bahwa persoalan bangsa Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Ia merangkumnya dalam tiga persoalan utama, yaitu miskin, sakit, dan tidak terdidik.
Menurutnya, masyarakat yang miskin tetapi sehat dan terdidik masih memiliki peluang untuk melakukan mobilitas sosial. Sebaliknya, kemiskinan yang disertai persoalan kesehatan dan pendidikan dapat semakin mempersempit kesempatan seseorang untuk meningkatkan kehidupannya. “Dari itu semua sebenarnya kita butuh kombinasi manusia Indonesia yang sehat, yang terdidik, dan juga kaya atau sejahtera,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alfath mengatakan masyarakat selama ini sering kali terbiasa melihat manusia, tetapi tidak melihat sisi kemanusiaannya. Ia menyinggung berbagai persoalan seperti kekerasan, korupsi, nepotisme, penindasan, hingga ketidakadilan yang menunjukkan masih lemahnya nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, pemerintah seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat. Namun, ia menilai kebijakan yang ada belum selalu menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat.
Menurutnya, kemajuan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam, iklim, maupun budaya. Negara yang berhasil, menurutnya, adalah negara yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat tidak hanya dilibatkan pada tahap akhir sebagai legitimasi, tetapi sejak awal dalam proses penyusunan kebijakan. “Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda antara negara-negara yang berhasil mengatasi kegagalannya dan yang pada akhirnya terjebak di dalam kegagalan,” jelasnya.
Alfath juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat. Menurutnya, negara yang terlalu kuat dapat melahirkan represivitas, sementara negara yang terlalu lemah dapat menyebabkan kekacauan. Karena itu, negara dan masyarakat harus sama-sama kuat agar tercipta keseimbangan. Ia menekankan masyarakat tidak boleh mudah dibodohi, dimobilisasi, maupun dipengaruhi hanya dengan imbalan tertentu.
Ia kemudian membagi persoalan masyarakat ke dalam tiga hal, yaitu ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan. Ketidaktahuan perlu diatasi dengan memberikan informasi, ketidakmauan dengan membangun motivasi, sedangkan ketidakmampuan perlu diatasi dengan menciptakan lingkungan yang inklusif. “Maka tantangannya kita harus menyelesaikan persoalan kognisi, persoalan motivasi, sama persoalan keterampilan,” katanya.
Pada bagian akhir, pembicara menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki peluang untuk menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat, meskipun peluang tersebut dinilai kecil. Menurutnya, untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat diperlukan beberapa hal, di antaranya reformasi pajak progresif, penguatan kesehatan publik dan pendidikan, serta penyediaan pekerjaan dan upah yang layak.
Ia menegaskan bahwa manusia harus menjadi tujuan utama pembangunan, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan ekonomi maupun politik. Alfath kembali mengajak masyarakat untuk menjaga martabat manusia melalui negara yang memiliki kapasitas kuat. “Cara untuk memastikan bahwa martabat manusia itu bisa dipenuhi oleh kita semua adalah negara harus punya kapasitas untuk mengelola, untuk mengontrol jalannya kehidupan publik,” pungkasnya.
Penulis: Hanifah
Editor: Muhammad Khanif Samudera