Menjelang penghujung Ramadan 1447 H, Masjid Kampus UGM kembali menghadirkan Ramadan Public Lecture (RPL) pada Selasa (17/3) yang sarat refleksi sosial. Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., membawakan tema “Welfare State of Indonesia: Meninjau Ulang Konsep Masyarakat Sejahtera di Negara Kesejahteraan”, ia mengajak jemaah meninjau ulang konsep welfare state atau negara kesejahteraan, sekaligus menegaskan bahwa makna sejahtera tidak semata-mata diukur dari aspek material.
Ketimpangan Masih Jadi PR Bangsa
Dalam ceramahnya, Hempri menyoroti bahwa persoalan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan masih berada di kisaran 8,25 persen, dengan indeks ketimpangan (gini ratio) sekitar 0,39.
“Pendapatan per kapita memang naik, tetapi kenaikan itu tidak merata. Kelompok terkaya justru mengalami peningkatan jauh lebih besar dibanding masyarakat bawah,” ujarnya.
Ia juga mengangkat berbagai realitas sosial yang memprihatinkan, mulai dari anak putus sekolah hingga kasus kemiskinan ekstrem yang berujung tragis. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: CEO Haltech Indonesia: Masjid Tak Hanya Tempat Ibadah, Harus Jadi Episentrum Teknologi
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Konsep
Hempri menegaskan bahwa dalam konsep welfare state, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dalam amanat konstitusi, seperti Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
“Negara harus hadir dalam memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi ekonomi yang adil. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu,” jelasnya.
Ia juga mengaitkan konsep tersebut dengan nilai Islam, seperti dalam Al-Qur’an yang menekankan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Lebih jauh, Hempri mengajak jemaah untuk memahami kesejahteraan secara lebih holistik. Menurutnya, kesejahteraan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi non-material seperti ketenangan, rasa aman, dan harmoni hidup.
“Orang merasa sejahtera ketika hidupnya tenteram, tidak hanya ketika memiliki kekayaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya sebatas kebutuhan pangan, tetapi juga rasa aman dari ketakutan dan ketidakpastian.
Ramadan sebagai Momentum Kolektivitas
Momentum Ramadan, lanjut Hempri, seharusnya menjadi ruang refleksi untuk memperkuat solidaritas sosial. Ia menekankan pentingnya aksi kolektif dalam membantu sesama, terutama kelompok rentan.
“Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga momentum membangun keadilan sosial dan kepedulian,” tegasnya.
Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia dinilai sangat besar dan dapat menjadi solusi alternatif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan optimal.
Kritik Budaya Flexing Saat Lebaran
Dalam bagian akhir ceramahnya, Hempri menyoroti fenomena flexing yang kerap muncul menjelang Idulfitri. Ia mengingatkan agar tradisi Lebaran tidak bergeser menjadi ajang pamer kesuksesan.
“Jangan sampai Lebaran hanya menjadi panggung menunjukkan status sosial. Hakikatnya adalah silaturahmi dan saling memaafkan,” ujarnya.
Ia menilai budaya materialistik yang berlebihan justru dapat mengaburkan makna sejati kesejahteraan dan kebahagiaan. Mengakhiri materinya, Hempri mengajak jemaah untuk menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan.
“Agama harus menjadi benteng agar kita tidak terjebak dalam ukuran-ukuran materialistik semata,” pungkasnya.
Penulis: Indra Oktafian Hidayat