Kelancaran dan kemudahan akses energi yang dinikmati masyarakat hari ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Di baliknya, terdapat sistem global yang kompleks dan rentan terhadap gejolak politik dunia. Ketika krisis geopolitik memanas, ketergantungan pada energi fosil dapat berubah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan sebuah negara.
Peringatan tersebut menjadi sorotan utama dalam kajian Safari Ilmu Di Bulan Ramadan (SAMUDRA) di Masjid Kampus UGM pada Ahad (8/3). Kajian ini menghadirkan pakar energi sekaligus Pakar Pusat Studi Energi UGM, Dr. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., yang membahas keterkaitan antara konflik global, ketahanan energi nasional, hingga dampaknya bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Bahaya Ketergantungan Impor Minyak
Rachmawan membuka paparannya dengan menggambarkan realitas peta energi global saat ini. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan energi dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Sayangnya, sumber daya tersebut hanya terkonsentrasi di sejumlah kecil negara, sehingga sering menjadi sumber tekanan politik, persaingan ekonomi, hingga konflik bersenjata.
Ia mencontohkan potensi blokade di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Jalur distribusi strategis ini diketahui mengalirkan lebih dari 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Ketika jalur tersebut terganggu, harga minyak mentah dunia dapat melonjak drastis, bahkan sempat menyentuh sekitar 91 dolar AS per barel yang kemudian memicu fenomena panic buying serta ancaman inflasi di berbagai negara.
Bagi Indonesia yang sejak awal 2000-an telah berstatus sebagai net oil importer atau negara pengimpor minyak bersih, situasi semacam ini menjadi sangat berisiko.
“Kalau kita menyerahkan pasok energi kita ke negara lain, itu berarti sebagai bangsa kita seperti menyerahkan batang leher kita untuk dipotong kapan pun. Negara tidak boleh menggantungkan energinya pada pihak lain,” tegas Rachmawan.
Baca juga: Mahfud MD Sentil Demokrasi Elektoral yang Rawan Politik Transaksional
Menjawab Trilemma Energi Lewat Desentralisasi
Untuk keluar dari jerat ketergantungan tersebut, Indonesia perlu mempercepat transisi energi dengan mempertimbangkan konsep energy trilemma, yakni keamanan energi (security), keterjangkauan (equity/affordability), serta keberlanjutan lingkungan (sustainability).
Menurut Rachmawan, energi terbarukan memiliki potensi besar untuk menjawab ketiga tantangan tersebut. Salah satu contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang memiliki karakter desentralisasi. Berbeda dengan minyak atau batu bara yang cadangannya terpusat di lokasi tertentu, energi surya tersedia melimpah dan dapat dimanfaatkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Sifat desentralistik ini memungkinkan pembangunan infrastruktur energi dalam skala kecil di daerah-daerah terpencil, termasuk desa-desa yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Ia juga menekankan bahwa energi terbarukan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk menjadi produsen energi, bukan sekadar konsumen.
“Kita-kita yang sering dianggap ‘kaum mendang-mending’ ini sebenarnya bisa menjadi produsen energi. Misalnya dengan patungan lima ribu rupiah untuk menghibahkan PLTS di daerah terpencil. Pahala jariahnya mengalir karena kita memberikan solusi nyata,” ujarnya.
Generasi Muda Jangan Mau Jadi Korban
Di penghujung kajian, Rachmawan menyampaikan pesan khusus kepada para mahasiswa dan generasi muda yang hadir. Ia mengingatkan bahwa banyak keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam seperti deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit atau ekspansi pertambangan batu bara diambil oleh generasi yang saat ini memegang kekuasaan. Namun, dampak kerusakan lingkungan dari keputusan tersebut justru akan lebih banyak ditanggung oleh generasi muda di masa depan.
“Masa depan itu bukan milik saya, apalagi senior saya yang sekarang memegang pemerintahan. Anda yang akan hidup 40 sampai 50 tahun ke depan. Jangan mau dirugikan oleh keputusan hari ini,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyelesaikan pendidikan, serta membekali diri dengan keilmuan yang kuat. Menurutnya, generasi muda harus berani mengambil peran dalam kepemimpinan dan pengelolaan negara agar arah pembangunan Indonesia benar-benar menuju masa depan yang berkelanjutan.
Penulis: Alif Badruzaman
Editor: Naila A. Cetta, Indra Oktafian Hidayat