• UGM.AC.ID
  • Jama’ah Shalahuddin UGM
  • Rumah ZIS UGM
  • Perpus Baitul Hikmah
  • KB-TK Maskam UGM
  • Mardliyyah UGM
Universitas Gadjah Mada
  • Tentang Kami
    • Selayang Pandang
    • Sejarah Masjid Kampus UGM
    • Manajemen Masjid
  • Kegiatan dan Layanan
    • Kegiatan dan Layanan
    • Fasilitas dan Gerai
    • Akad Nikah
    • Formulir Peminjaman Fasilitas
    • Prosesi Kembali Ke Islam
  • Artikel
    • Beranda Artikel
    • Ibadah dan Kajian Islam
    • Diskusi Paradigma Profetik
    • Sakinah Academy
    • Maskam Public Lecture
    • Ramadhan Di Kampus UGM
    • Berita dan Informasi Lain
    • Tulisan dan Khotbah
  • Donasi
  • Kontak

Ketika Kekuasaan Kehilangan Kebijaksanaan: Mengapa Kepemimpinan yang Amanah dan Al-Hikmah Menjadi Kunci Menghadapi Krisis Bangsa?

Tulisan dan Khotbah Jumat, 20 November 2026

Berbagai persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan ekonomi, meningkatnya pengangguran, konflik politik, hingga tindakan represif terhadap penyampaian aspirasi, menjadi pengingat pentingnya kepemimpinan yang amanah dan bijaksana. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memudahkan urusan rakyatnya. Sementara itu, setiap individu juga dianugerahi al-hikmah sebagai kemampuan untuk menentukan sikap secara tepat dalam menghadapi berbagai persoalan. Pesan tersebut disampaikan dalam Khotbah Jumat Masjid Kampus UGM pada Jumat, 13 November 2026 bertema “Al-Hikmah: Kebijaksanaan Muslim Menghadapi Krisis” yang disampaikan oleh Dr. Mohamad Yusuf, M.A., Ketua Takmir Masjid Kampus UGM.

Jangan Hanya Menuntut Anak Patuh, Orang Tua Perlu Membangun Rasa Aman

Sakinah Academy Kamis, 19 November 2026

Kepatuhan anak tidak selalu menunjukkan keberhasilan orang tua dalam mendidik. Anak yang selalu menurut karena takut justru belum tentu memahami alasan di balik aturan yang diberikan. Pengasuhan perlu membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang mampu memahami keadaan dan memilih jalan kebaikan, bukan sekadar mengikuti perintah. Hal tersebut disampaikan Nurul Kusuma Hidayati, M.Psi., Psikolog, dalam kajian Sakinah Academy Masjid Kampus UGM bertajuk “Mengenali dan Memperbaiki Kesalahan Pola Asuh: Mencegah Dampak Jangka Panjang pada Tumbuh Kembang Anak” pada Senin (16/11).

Krisis Iklim Bukan Sekadar Persoalan Alam, tetapi Juga Krisis Moral dan Keadilan

Ibadah dan Kajian Islam Kamis, 12 November 2026

Krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi alam, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola, ketimpangan, dan tanggung jawab manusia dalam memperlakukan lingkungan. Kerusakan ekosistem yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Muhammad Aris Marfai, S.Si., M.Sc., dalam Kajian Kamis Sore Masjid Kampus UGM bertajuk “Politik Ekologi: Membaca Krisis Iklim dan Membangun Resiliensi”. Dalam kajian tersebut, ia mengangkat tema “Bumi yang Tersakiti, Nurani yang Diuji, dan Amanah yang Diingkari” untuk mengajak peserta memahami krisis lingkungan dari perspektif ilmiah, politik, dan moralitas Islam.

Menurut Prof. Aris, krisis iklim merupakan persoalan biofisik yang nyata. Namun, dampak yang ditimbulkannya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, perubahan tata guna lahan, serta kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan suhu bumi telah memicu berbagai perubahan, mulai dari perubahan ekosistem dan musim, mencairnya es di kutub, hingga meningkatnya permukaan air laut. Kondisi tersebut turut memperbesar risiko bencana, seperti banjir, kebakaran hutan, dan banjir rob di kawasan pesisir.

“Bumi ini merupakan satu sistem kehidupan yang saling terhubung. Pengelolaan di satu sisi yang tidak benar akan berimplikasi pada sektor lain,” jelasnya.

Kerusakan Ekosistem dan Dampaknya bagi Masyarakat

Prof. Aris menyoroti perubahan bentang alam sebagai salah satu faktor yang memperparah krisis ekologi. Menurutnya, kerusakan hutan tidak dapat dipandang hanya dari berkurangnya jumlah pepohonan, tetapi juga dari hilangnya fungsi ekologis yang dimiliki hutan alami.

Ia mencontohkan perbedaan antara hutan dengan kawasan perkebunan. Meskipun sama-sama ditumbuhi pepohonan, keduanya memiliki karakteristik dan fungsi hidrologis yang berbeda. Hutan alami memiliki keragaman jenis, usia, dan struktur tajuk yang mendukung terbentuknya iklim mikro serta menjaga sistem tata air.

Sebaliknya, perubahan kawasan hutan menjadi lahan dengan vegetasi yang lebih seragam dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Akibatnya, aliran permukaan meningkat dan berpotensi memicu banjir bandang, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Dampak kerusakan lingkungan, lanjutnya, sering kali justru dirasakan oleh masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas perusakan tersebut. Kondisi ini disebut sebagai eksternalisasi biaya lingkungan, yakni ketika keuntungan dari pemanfaatan sumber daya terkonsentrasi pada pihak tertentu, sedangkan kerugian dan biaya pemulihan harus ditanggung masyarakat luas.

Ia juga mengingatkan bahwa kerugian akibat bencana tidak hanya dapat dihitung melalui kerusakan fisik, seperti rumah, jalan, dan jembatan. Kehilangan nyawa, tekanan psikologis, depresi, serta terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial merupakan dampak yang tidak mudah dinilai secara materi.

“Ketika kita berbicara tentang kerugian bencana, ada yang bersifat tangible dan intangible. Kerusakan jembatan atau rumah bisa dihitung, tetapi kehilangan nyawa, stres, dan depresi tidak bisa begitu saja dinilai dengan uang,” ungkapnya.

Politik Ekologi untuk Mengawal Keadilan Lingkungan

Lebih jauh, Prof. Aris menjelaskan pentingnya politik ekologi sebagai pendekatan untuk memahami hubungan antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Melalui perspektif ini, persoalan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai persoalan distribusi manfaat dan kerugian.

Menurutnya, kebijakan perizinan, lemahnya pengawasan, serta relasi antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi dapat membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam situasi tersebut, keuntungan ekonomi berpotensi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara dampak kerusakan lingkungan dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

“Pertanyaan kuncinya adalah siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang harus menanggung biayanya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya diperbolehkan. Namun, aktivitas tersebut harus disertai pengendalian terhadap keserakahan manusia dan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.

Karena itu, pengambilan keputusan terkait lingkungan perlu didasarkan pada bukti ilmiah, daya dukung lingkungan, serta tata kelola yang transparan. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kajian daya dukung, dan dokumen tata ruang harus benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan, bukan sekadar pelengkap persyaratan administratif.

Selain itu, masyarakat yang terdampak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pembagian manfaat dan biaya pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara adil, disertai pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

Etika Islam sebagai Landasan Menjaga Lingkungan

Dalam perspektif Islam, Prof. Aris menegaskan bahwa manusia bukanlah penguasa bumi yang bebas memperlakukan alam tanpa batas. Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah yang memikul amanah dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang dipimpinnya.

Ia mengaitkan tanggung jawab tersebut dengan ajaran Al-Qur’an yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Salah satunya terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia.

Ayat tersebut, menurutnya, menjadi pengingat agar manusia melakukan introspeksi dan memperbaiki perilakunya dalam mengelola lingkungan. Kerusakan alam bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan etika, keadilan, dan amanah.

Prof. Aris turut mengutip pemikiran Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengenai ketamakan sebagai salah satu sumber munculnya keburukan. Ia menjelaskan bahwa nafsu dan keinginan manusia tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi harus dikendalikan agar tidak mendorong tindakan yang merugikan orang lain maupun lingkungan.

Kesadaran spiritual, lanjutnya, dapat menjadi instrumen pengendalian diri ketika manusia menjalankan amanah dalam mengelola bumi. Pengetahuan dan teknologi seharusnya tidak membuat manusia merasa mampu menguasai alam sepenuhnya. Sebaliknya, keduanya perlu disertai kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungannya kepada Allah Swt.

Ia juga mengingatkan pentingnya kaidah fikih yang melarang tindakan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui tindakan sederhana seperti tidak membakar sampah sembarangan atau melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan orang lain.

“Kalau belum bisa melakukan semuanya, kerjakan dulu sebagian. Jangan karena tidak bisa melakukan seluruhnya, kemudian tidak melakukan apa-apa sama sekali,” pesannya.

Membangun Resiliensi Dimulai dari Tanggung Jawab Bersama

Menutup pemaparannya, Prof. Aris menekankan empat hal penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkeadilan. Pertama, pengambilan keputusan harus berbasis bukti ilmiah dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Kedua, diperlukan tata kelola yang transparan, pengawasan konsisten, serta penegakan hukum yang setara.

Ketiga, partisipasi masyarakat, khususnya kelompok yang menanggung dampak kerusakan lingkungan, harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, pembagian manfaat dan biaya harus dilakukan secara adil, disertai pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

Menurutnya, krisis iklim membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan porsi tanggung jawab masing-masing. Pemerintah dan pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan serta memastikan pengawasan berjalan. Sementara itu, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perubahan perilaku dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sumber daya alam, melainkan juga persoalan etika, keadilan, amanah, dan relasi kekuasaan,” pungkasnya.

Melalui kajian tersebut, Masjid Kampus UGM mengajak jemaah untuk melihat krisis iklim secara lebih menyeluruh. Upaya membangun resiliensi tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang adil, kesadaran spiritual, serta tanggung jawab moral manusia dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Swt.

Penulis: Muhammad Khanif Samudera

Editor: Muhammad Khanif Samudera

 

Rakyat Bukan Sekadar Identitas, tetapi Sosok Nilai yang Memperjuangkan Keadilan

Diskusi Paradigma Profetik Kamis, 12 November 2026

Siapa sebenarnya yang disebut rakyat? Istilah rakyat kerap digunakan dalam berbagai wacana politik, demonstrasi, hingga kehidupan sosial. Namun, tidak semua pihak yang mengatasnamakan rakyat benar-benar memahami makna kerakyatan. Rakyat, dalam perspektif sastra dan pemikiran sosial, tidak cukup dimaknai sebagai identitas, status, ataupun kategori ekonomi tertentu.

Gagasan tersebut disampaikan Guru Besar Sosiologi Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Aprinus Salam, dalam Webinar Serial Integrasi Ilmu-Agama Masjid Kampus UGM bertajuk Dari Profetisme ke Sastra Kerakyatan. Dalam pertemuan yang menjadi bagian dari rangkaian kajian selama November tersebut, Prof. Aprinus menguraikan bagaimana konsep kerakyatan dapat dibangun sebagai perspektif untuk memahami kehidupan masyarakat sekaligus membaca karya sastra.

Menurutnya, istilah rakyat sering kali digunakan oleh berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pejabat, penguasa, mahasiswa, aktivis, hingga pengamat kerap berbicara atas nama rakyat. Padahal, penggunaan istilah tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang telah merepresentasikan nilai-nilai kerakyatan.

“Rakyat bukan identitas, bukan profesi, bukan pekerjaan, dan bukan status lainnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa rakyat perlu dipahami sebagai suatu kondisi ontologis, yakni keberadaan manusia yang memiliki nilai dan legitimasi dalam kehidupan hukum, sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga sejarah. Dengan demikian, rakyat tidak dapat disederhanakan menjadi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi atau kedudukan sosial tertentu.

Kerakyatan sebagai Perpaduan Nilai Profetik dan Pemikiran Sosial

Dalam membangun perspektif sastra kerakyatan, Prof. Aprinus mengembangkan dialog antara pemikiran profetisme dan teori-teori post-Marxis. Ia mengaitkan gagasan profetik Kuntowijoyo, khususnya humanisasi, liberasi, dan transendensi, dengan pemikiran tentang keadilan, kesetaraan, dan keberadaban.

Dari perpaduan tersebut, kerakyatan tidak hanya dipahami sebagai persoalan keberpihakan kepada kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh, kerakyatan merupakan seperangkat nilai yang mencerminkan keberadaan manusia yang menjunjung kebebasan, ketuhanan, keadilan, dan keadaban.

Ia juga menambahkan dimensi berkesenian sebagai bagian dari pemahaman tersebut. Menurutnya, seni merupakan salah satu cara masyarakat mengekspresikan diri dan membangun komunikasi melalui praktik kebudayaan. Dalam konteks sastra, bahasa menjadi medium untuk merepresentasikan kehidupan dan menyampaikan pengalaman manusia.

Gagasan ini sekaligus menjadi dasar bagi sastra kerakyatan sebagai perspektif untuk mengkaji karya sastra. Sebuah karya tidak cukup dinilai dari kemampuannya menggambarkan kemiskinan atau kehidupan masyarakat kelas bawah. Hal yang lebih mendasar ialah apakah karya tersebut menghadirkan nilai-nilai kerakyatan melalui tokoh, konflik, dan pengalaman hidup yang direpresentasikan.

Membaca Rakyat melalui Karya Sastra

Untuk menjelaskan gagasannya, Prof. Aprinus mengangkat sejumlah karya sastra Indonesia, di antaranya Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, Bekisar Merah, serta Wasripin dan Satinah karya Kuntowijoyo.

Dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, ia menilai tokoh Srintil dapat dibaca sebagai representasi sosok rakyat. Kehidupan Srintil memperlihatkan bagaimana seseorang dapat berada dalam pusaran kepentingan sosial dan politik tanpa sepenuhnya memahami kekuatan yang sedang bekerja di sekitarnya. Ketika situasi politik berubah, ia justru menjadi salah satu pihak yang menanggung akibatnya.

Sebaliknya, tokoh Rasus yang kemudian menjadi tentara memperlihatkan perjalanan sosial yang berbeda. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa status dan perjalanan hidup seseorang perlu dibaca secara lebih mendalam untuk memahami apakah nilai-nilai kerakyatan benar-benar hadir dalam dirinya.

Prof. Aprinus juga menyinggung tokoh Wasripin dalam novel Wasripin dan Satinah. Wasripin digambarkan sebagai sosok yang menjalani kehidupan secara sederhana dan tidak berambisi mengejar kekuasaan. Ketika popularitasnya mulai dimanfaatkan oleh kepentingan politik, ia memilih untuk tidak terlibat dalam permainan tersebut.

Melalui contoh-contoh itu, Prof. Aprinus menegaskan bahwa sastra kerakyatan tidak sekadar berbicara tentang orang miskin atau masyarakat kecil. Perspektif ini berupaya melihat bagaimana nilai kebebasan, keadilan, dan keberadaban hadir dalam kehidupan tokoh-tokoh yang digambarkan pengarang.

Kebebasan dan Ketulusan sebagai Prinsip Kerakyatan

Lebih jauh, Prof. Aprinus menjelaskan bahwa sosok rakyat tidak terikat pada kelas, status, maupun kepentingan ekonomi dan politik. Seseorang memiliki potensi menjadi rakyat ketika mampu menempatkan dirinya secara bebas dari berbagai kepentingan yang membatasi keberpihakannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, kebebasan menjadi prinsip penting karena perjuangan kerakyatan seharusnya tidak dijadikan jalan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia mencontohkan gerakan masyarakat dalam sejarah Revolusi Prancis yang, setelah berhasil melawan kekuasaan yang sewenang-wenang, kembali menjalani kehidupan masing-masing tanpa menjadikan perjuangan tersebut sebagai alat untuk meraih jabatan.

Selain kebebasan, ketulusan juga menjadi salah satu prinsip penting. Ia menggambarkan ketulusan melalui tokoh Harry Potter, yang dalam pandangannya memiliki kekuatan bukan semata-mata karena kemampuan atau ilmu yang paling tinggi, melainkan karena tidak menjadikan kekuatan tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi.

“Ilmu tertinggi adalah ketika kamu memiliki ketulusan,” ungkapnya dalam menjelaskan ilustrasi tersebut.

Dengan demikian, kerakyatan bukan sekadar keberpihakan yang ditunjukkan melalui pernyataan atau simbol. Kerakyatan menuntut kesungguhan untuk membebaskan diri dari ambisi pribadi dan menjadikan keadilan sebagai orientasi tindakan.

Pancasila sebagai Landasan Memahami Kerakyatan

Dalam pemaparannya, Prof. Aprinus juga menemukan titik temu antara gagasan profetisme, pemikiran post-Marxis, dan Pancasila. Menurutnya, Pancasila menyediakan kerangka nilai yang dapat digunakan untuk memahami posisi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menyoroti sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai sila yang secara eksplisit menempatkan rakyat sebagai subjek. Sementara itu, sila-sila lainnya memberikan landasan nilai berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial.

Ia juga mengaitkan pemikiran tersebut dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebut rakyat Indonesia sebagai subjek yang menyatakan kemerdekaannya.

Menurutnya, penggunaan istilah rakyat dalam Pancasila dan konstitusi bukan sekadar pilihan bahasa. Istilah tersebut mengandung makna mendasar tentang keberadaan manusia Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan berbangsa.

Menjaga Nilai Kerakyatan di Lingkungan Pendidikan

Dalam sesi diskusi, salah satu peserta, Geri Gumiandi dari Bandung, mengajukan pertanyaan mengenai konsep Sekolah Rakyat yang sedang dikembangkan pemerintah serta identitas UGM sebagai kampus kerakyatan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. Aprinus menjelaskan bahwa UGM sejak awal memiliki lima pilar nilai yang menjadi landasan identitas institusinya, yaitu universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan.

Namun, ia menilai bahwa menjaga nilai kerakyatan di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kapitalistik bukanlah perkara mudah. Perguruan tinggi juga menghadapi kebutuhan untuk menopang keberlangsungan institusi dan aktivitas sivitas akademikanya. Kondisi tersebut menghadirkan dilema antara kebutuhan institusional dan upaya mempertahankan idealisme kerakyatan.

Ia mengingatkan bahwa nilai kerakyatan harus terus dijaga agar tidak sekadar menjadi identitas atau slogan kelembagaan.

“Jangan lupa bahwa di dalam nilai keberadaan universitasmu itu ada dimensi kerakyatan,” pesannya.

Terkait Sekolah Rakyat, Prof. Aprinus berpandangan bahwa penggunaan istilah rakyat oleh pemerintah perlu dicermati lebih jauh, terutama dari konsep dan tujuan pendidikan yang dikembangkan. Menurutnya, perlu dilihat apakah pendidikan tersebut benar-benar membangun nilai kerakyatan atau justru lebih berorientasi menghasilkan warga negara yang produktif dan patuh terhadap sistem birokrasi.

Melalui pemaparan tersebut, Prof. Aprinus mengajak peserta untuk melihat kerakyatan secara lebih mendalam, tidak berhenti pada identitas sosial maupun penggunaan istilah dalam wacana publik. Kerakyatan merupakan nilai yang menuntut kebebasan, ketulusan, keadilan, ketuhanan, dan keberadaban dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks sastra, gagasan ini membuka ruang pembacaan yang lebih kritis terhadap karya-karya sastra Indonesia. Sementara dalam kehidupan sosial dan pendidikan, perspektif tersebut menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada rakyat perlu diwujudkan melalui tindakan dan nilai, bukan sekadar klaim.

Penulis: Muhammad Khanif Samudera

Editor: Muhammad Khanif Samudera

Menemukan Kembali Makna Kehutanan Nusantara Melalui Etika Profetik dan Restorasi Ekosistem

Tulisan dan Khotbah Kamis, 12 November 2026

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan perlunya perubahan paradigma kehutanan. Melalui kehutanan autentik Nusantara dan kehutanan profetik, pengelolaan hutan diarahkan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem sekaligus mengembangkan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Gagasan tersebut disampaikan dalam Khotbah Jumat Masjid Kampus UGM pada Jumat, 6 November 2026 bertema “Karhutla: Refleksi Paradigmatik dan Kehutanan Profetik” yang disampaikan oleh Prof. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D., Guru Besar bidang Agroforestri Fakultas Kehutanan, UGM.

Persoalan karhutla perlu ditinjau melalui perspektif yang lebih mendasar. Sektor kehutanan Indonesia telah mengalami modernisasi yang pesat seiring dengan perkembangan pembangunan nasional. Hasil hutan kayu menjadi salah satu penopang utama devisa negara pada era 1970-an setelah sektor minyak dan gas. Namun, perjalanan pembangunan tersebut memperlihatkan sebuah paradoks. Semakin berkembang modernisasi kehutanan, semakin nyata berbagai persoalan ekologis yang menunjukkan adanya keretakan hubungan antara manusia dan hutan. Kebakaran hutan, banjir, kekeringan, hilangnya biodiversitas, hingga kerusakan tata air terus berulang tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata.

Paradoks tersebut dikaitkan dengan peristiwa Perang Hunain dalam sejarah Islam. Dalam penggalan ayat QS. At-Taubah: 25, ‘idz a’jabatkum katsratukum’ menggambarkan bagaimana kekuatan yang besar sempat menimbulkan rasa bangga, tetapi tidak serta-merta mendatangkan keberhasilan, Allah SWT terkadang mengoreksi manusia bukan ketitka lemah, melainkan ketika sedang merasa kuat. Pesan ini relevan dengan perjalanan kehutanan Indonesia. Besarnya produksi kayu dan keberhasilan ekonomi sektor kehutanan tidak otomatis menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan yang diterapkan telah benar.

Kemenangan ekonomi dapat menyimpan kekalahan ekologis apabila pembangunan mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan tropis Nusantara menyimpan beragam potensi ekologis yang menjadi kekayaan dunia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar, mengapa kebakaran hutan terus berulang dan semakin sulit dimitigasi? Dari mana upaya mitigasi tersebut harus dimulai?

Refleksi paradigmatik terhadap perjalanan kehutanan Indonesia perlu dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut. Leluhur Nusantara telah mewariskan tata laku, tata cipta, dan tata rasa dalam menenun kelarasan semesta. Salah satu contohnya adalah sistem perladangan berputar yang telah berhasil membangun konseptualisasi berbasis kearifan agung dan kesadaran progresif yang diwujudkan dalam seni mereproduksi ekosistem hutan. Tahap awalnya melibatkan aktivitas penebangan dan pembakaran, namun 30 tahun kemudian bentuk akhir konfigurasinya mirip seperti hutan alam. Praktik tersebut dipandang sebagai salah satu cikal bakal kehutanan autentik Nusantara yang berlangsung berabad-abad di era pra kolonial.

Pemahaman tersebut kemudian dikaitkan dengan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bersama para sahabat harus kembali ke Madinah tanpa menunaikan umrah meskipun telah datang dengan harapan memasuki Makkah. Sejumlah ketentuan perjanjian tampak berat dan merugikan kaum Muslim. Namun, Allah SWT menyebut peristiwa tersebut sebagai kemenangan yang nyata melalui QS. Al-Fath: 1. Peristiwa Hudaibiyah mengajarkan bahwa keberhasilan suatu proses tidak selalu dapat dinilai berdasarkan hasil yang tampak dalam jangka pendek. Prinsip serupa berlaku dalam pengelolaan hutan. Masa bero yang terlihat tidak produktif justru menjadi periode penting bagi pemulihan kualitas tapak, regenerasi biodiversitas, dan pembentukan kembali struktur vegetasi menyerupai hutan alam. Dengan demikian, keberhasilan kehutanan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil produksi kayu, tetapi juga dari kemampuan ekosistem untuk beregenerasi dan mempertahankan keseimbangannya.

Paradigma kehutanan autentik Nusantara mengalami perubahan besar ketika pengelolaan hutan, khususnya di Pulau Jawa, mulai dikendalikan oleh pemerintahan kolonial melalui paradigma scientific forestry. Hutan Jawa yang sebelumnya dikenal dengan istilah alas gung liwang-liwung, direkonfigurasi oleh kolonial menjadi hutan monokultur dengan satu jenis, yaitu jati. Hutan jati yang berorientasi pada produksi kayu merupakan warisan paradigma kolonial yang memaksakan kesadaran palsu terkait ekosistem hutan. Kritik terhadap paradigma tersebut kemudian direfleksikan melalui peristiwa Perang Uhud. Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di posisi strategis dan memberikan perintah agar mereka tidak meninggalkan tempat tersebut. Namun, ketika kemenangan mulai terlihat dan harta rampasan perang tampak di hadapan, sebagian pasukan meninggalkan posisinya. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran bahwa ketika hasil sudah terlihat di depan mata, manusia dapat tergoda meninggalkan sesuatu yang secara strategis harus dijaga. Dalam konteks kehutanan, posisi strategis yang tidak boleh ditinggalkan adalah keutuhan ekosistem.

Dampak perubahan paradigma tersebut dapat dilihat pada kerentanan berbagai ekosistem hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, khususnya ekosistem gambut. Ekosistem gambut yang secara alami memiliki karakteristik lahan basah dan bergantung pada keseimbangan tata air dapat mudah terbakar ketika dialihkan menjadi kawasan tanaman monokultur yang tidak tahan air sehingga dilakukan pembangunan saluran drainase.

Dari refleksi terhadap Perang Hunain, Perjanjian Hudaibiyah, dan Perang Uhud, Prof. Priyono menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan paradigma, etika, dan tanggung jawab. Dalam konteks tersebut, ilmu profetik gagasan Kuntowijoyo memiliki relevansi yang sangat kuat. Gagasan tersebut berlandaskan QS. Ali-Imran: 110 yang menjelaskan bahwa karakter umat terbaik sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah SWT. Kuntowijoyo menerjemahkan tiga prinsip tersebut ke dalam konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiganya menuntun untuk meninjau kembali paradigma kehutanan Indonesia untuk menginduk ke restorasi ekosistem hutan dengan merujuk pada ilmu kehutanan autentik Nusantara yang mampu memberikan jaminan reproduksi ekosistem hutan.

Dalam perspektif kehutanan profetik, humanisasi berarti mengembalikan hutan sebagai ruang kehidupan yang menopang manusia, tanah, air, biodiversitas, budaya, serta keberlanjutan generasi mendatang. Liberasi berarti membebaskan pengelolaan kehutanan dari dominasi paradigma tunggal yang diwariskan kolonial. Sementara itu, transendensi menempatkan hutan bukan sekadar sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai amanah kehidupan yang harus dijaga.

Pengelolaan hutan Indonesia selama ini perlu kembali menemukan makna transendennya. Kehutanan profetik ditawarkan sebagai salah satu landasan untuk membangun arah baru pengelolaan hutan yang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan, keberlanjutan ekologis, dan tanggung jawab spiritual. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mentransformasikan hutan Indonesia menjadi Maha Taman Kehutanan Nusantara, yaitu konsep pengelolaan hutan dengan struktur dan komposisi berbagai jenis hutan yang beragam serta memiliki multifungsi yang tinggi. Konsep tersebut tidak berarti meninggalkan industri kehutanan. Sebaliknya, kehutanan profetik justru memperluas basis industri dari dominasi produksi kayu menuju pengembangan berbagai produk dan jasa berbasis biodiversitas. Potensi yang dapat dikembangkan mencakup pangan fungsional, obat bahan alam, madu, minyak atsiri, rempah-rempah, kosmetik alami, bambu, rotan, biomaterial, jasa air, karbon, biodiversitas, hingga ekowisata kelas dunia.

Hutan campur dengan kekayaan berbagai jenis memiliki peluang besar untuk menjadi basis pengembangan industri bioekonomi kehutanan. Tanaman pangan yang dibudidayakan di bawah naungan tegakan pohon, misalnya, dapat dikembangkan sebagai bagian dari sistem agroforestri yang mengintegrasikan produksi pangan dengan pelestarian ekosistem. Potensi pasar pangan fungsional global disebut mencapai sekitar 7,6 Triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi 13,6 Triliun pada 2033. Selain pangan, keanekaragaman hayati hutan menyimpan potensi besar bagi pengembangan industri obat bahan alam. Hutan dapat dipandang sebagai perpustakaan molekul kehidupan yang menyimpan berbagai senyawa bioaktif untuk penelitian dan pengembangan obat-obatan. Sebagai contoh, berbagai penelitian senyawa dari tumbuhan dan fauna yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung pengobatan penyakit, termasuk penelitian kandidat senyawa antikanker, anti-HIV, dan terapi stroke. Dengan demikian, kehutanan profetik tidak membawa sektor kehutanan menjauh dari kegiatan ekonomi, tetapi mendorong pergeseran dari ekonomi ekstraktif menuju bioekonomi kehutanan, yaitu sistem ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Pertumbuhan nilai ekonomi tumbuh beriringan dengan peningkatan biodiversitas, fungsi air, ketahanan pangan, kesehatan, dan kemampuan ekosistem untuk bereproduksi. Hal penting lainnya dalam konsep kehutanan profetik adalah pengembangan industri bioekonomi yang berbasis komunitas dan masyarakat.

Pengembangan sagu melalui industri pangan fungsional dapat memberikan alternatif kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem gambut. Dengan mempertahankan karakteristik lahan basah dan mengembangkan tanaman yang sesuai dengan kondisi ekologisnya, risiko pengeringan gambut yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran dapat dikurangi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Sehingga, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sangat mungkin dimitigasi. Namun, upaya tersebut membutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma kehutanan khas Nusantara. Kehutanan profetik diharapkan dapat mendorong lahirnya haluan baru pembangunan kehutanan Indonesia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ciptaan Allah SWT.

Penulis: Hasna ‘Iffat Hanifa

Editor: Muhammad Khanif Samudera

 

Fauzil Adhim Uraikan Hikmah Pendidikan Anak melalui Nasihat Luqman al-Hakim

Sakinah Academy Rabu, 11 November 2026

Pendidikan anak tidak cukup dilakukan dengan memberikan perintah dan larangan. Orang tua juga perlu membangun pemahaman agar anak mengetahui alasan di balik setiap nasihat yang diberikan. Hal tersebut disampaikan M. Fauzil Adhim, S.Psi., dalam kajian Sakinah Academy Masjid Kampus UGM bertajuk “Kurikulum Pendidikan Anak ala Nabi: Meneladani Metode Luqman al-Hakim dalam Menanamkan Tauhid, Akhlak, dan Keterampilan Sejak Dini” pada Senin (9/11).

Dalam kajian yang berlangsung di Ruang Utama Masjid Kampus UGM tersebut, Fauzil Adhim membahas nasihat Luqman kepada anaknya dalam Al-Qur’an Surah Luqman ayat 12–19. Ia terlebih dahulu mengajak peserta mencermati usia anak yang menerima nasihat tersebut. Menurutnya, tidak terdapat keterangan pasti mengenai usia anak Luqman. Karena itu, rangkaian nasihat dalam ayat tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai urutan kurikulum pendidikan bagi anak kecil. “Ini tetap merupakan fondasi, tetapi bukan kurikulum yang bersifat tata urutan pendidikan,” jelasnya.

Fauzil Adhim kemudian menjelaskan bahwa hikmah menjadi kunci untuk memahami nasihat Luqman. Hikmah mencakup ilmu yang lurus, pemahaman yang benar, serta kemampuan menempatkan sesuatu secara tepat. Dalam mendidik anak, orang tua perlu menyampaikan penjelasan atas nasihat yang diberikan, bukan sekadar meminta anak mematuhi perintah. “Tapi jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan, berikan bayan penjelasan,” tuturnya.

Salah satu pokok nasihat Luqman yang dibahas ialah penanaman tauhid. Orang tua perlu membangun kesadaran bahwa Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi perbuatan manusia. Dengan demikian, anak diharapkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan bukan semata-mata karena pengawasan orang tua, melainkan karena kesadarannya terhadap pengawasan Allah Swt. Kesadaran tersebut menjadi landasan bagi anak untuk menjaga perilakunya.

Nasihat Luqman juga memuat ajakan untuk menegakkan salat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta bersabar terhadap hal yang menimpa. Fauzil Adhim menyoroti pentingnya menumbuhkan kepedulian dan kepekaan anak terhadap lingkungan. Anak perlu dibiasakan berani menyampaikan kebaikan dan memiliki ketahanan ketika menghadapi ejekan atau penolakan. Menurutnya, orang yang memperjuangkan suatu gagasan tidak selalu mendapatkan penerimaan dari orang lain.

Dalam sesi pemaparan, Fauzil Adhim turut menekankan pentingnya memberi ruang bagi anak untuk berpikir. Orang tua dapat membangun kemampuan tersebut melalui pertanyaan dan percakapan, sekaligus memberikan penjelasan yang sesuai. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak terburu-buru memberikan penilaian ketika anak melakukan sesuatu. Peristiwa dan maksud di balik tindakan anak perlu dipahami terlebih dahulu sebelum orang tua menentukan respons.

Selain itu, nasihat Luqman mengingatkan agar seseorang tidak bersikap sombong. Fauzil Adhim menjelaskan bahwa kesombongan dapat merusak hal-hal baik yang telah dibangun melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan anak perlu memperhatikan penanaman tauhid, pembentukan akhlak, kepedulian terhadap sesama, kesabaran, dan sikap rendah hati. Melalui kajian tersebut, peserta diajak memahami nasihat Luqman sebagai fondasi dalam mendidik anak dengan hikmah.

Penulis: Miftahul Khairati

Editor: Muhammad Khanif Samudera

Bukan Sekadar Menuruti Keinginan Orang Tua: Rekonstruksi Birrul Walidain dalam Navigasi Dua Keluarga Modern

Sakinah Academy Kamis, 5 November 2026

Sakinah Academy Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mengadakan kajian dalam rangkaian The Foundation of Ummah pada Senin (2/11). Mengangkat tema “Berlaku Adil kepada Orang Tua Kandung dan Mertua: Birrul Walidain dan Harmoni Dua Keluarga dalam Perspektif Islam”, kajian ini menghadirkan Ustaz Syatori Abdurrauf sebagai pemateri. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Utama Masjid Kampus UGM dan disiarkan melalui YouTube Live tersebut membahas bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara orang tua kandung, mertua, dan pasangan setelah pernikahan.

Dalam pemaparannya, Syatori menjelaskan bahwa persoalan hubungan dengan mertua tidak cukup dipandang hanya melalui perspektif fikih. Menurutnya, Islam memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi fikih, akidah, dan akhlak. Ia mencontohkan bahwa meskipun secara fikih tidak terdapat kewajiban khusus bagi menantu untuk berbakti kepada mertua, Islam tetap mengajarkan kebaikan kepada sesama, termasuk keluarga pasangan. “Tapi, sekali lagi, Islam tidak hanya fikih,” jelasnya. Ia mengajak peserta memandang kehadiran orang tua, pasangan, dan mertua sebagai bagian dari perjalanan hidup sekaligus kesempatan untuk memperbanyak amal kepada Allah.

Syatori kemudian menekankan bahwa kehadiran mertua seharusnya tidak dipandang sebagai beban atau sekadar hubungan karena ikatan pernikahan. Sebaliknya, mertua merupakan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya belum dapat dilakukan. Ia bahkan menceritakan prinsip dalam keluarganya yang tidak membedakan anak kandung dan menantu. “Saya ada tiga menantu, baru tiga. Saya tidak pernah menyebut mereka menantu, ya anak,” tuturnya. Menurutnya, kemampuan seseorang menjadi menantu yang baik berkaitan erat dengan bagaimana ia memperlakukan orang tuanya sendiri.

Lebih lanjut, Syatori menjelaskan bahwa bakti kepada orang tua perlu dilandasi kesadaran sebagai hamba Allah, bukan semata-mata karena seseorang berstatus sebagai anak. Ia merujuk pada perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Al-Qur’an, yakni wa bil-wālidayni iḥsāna. Menurutnya, ihsan merupakan amal kebaikan yang dilakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Dengan demikian, seorang anak tetap berusaha berbuat baik kepada orang tua sekalipun sedang merasa kecewa atau jengkel. “Kita bakti kepada orang tua tidak pernah melihat seperti apa orang tua ke saya,” paparnya.

Ia juga menguraikan beberapa bentuk bakti kepada orang tua, di antaranya mengenang dan meneruskan kebaikan mereka, menjadi penyejuk hati, serta menjadikan kebahagiaan orang tua sebagai hal yang berharga. Syatori mengingatkan bahwa kebaikan orang tua tidak seharusnya berhenti setelah mereka tiada. Anak dapat meneruskan amal baik yang pernah dilakukan orang tua, seperti menyantuni anak yatim, serta mendoakan dan bersedekah atas nama mereka. “Jangan biarkan kebaikan orang tua berhenti di dunia. Bawalah kebaikan keduanya sampai ke akhirat dengan cara meneruskannya,” ungkapnya.

Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, Syatori mengingatkan agar pasangan tidak menghalangi satu sama lain untuk berbakti kepada orang tua masing-masing. Sebaliknya, suami dan istri perlu saling membantu agar dapat menjalankan bakti tersebut. Ia mencontohkan suami yang menawarkan diri untuk mengantar istrinya ketika orang tua sang istri membutuhkan bantuan atau teman. “Bantulah pasangan hidup kita untuk berbakti kepada orang tuanya,” pesannya. Sikap saling mendukung ini menjadi salah satu cara membangun hubungan yang baik antara dua keluarga setelah pernikahan.

Melalui kajian ini, Syatori mengajak peserta memandang hubungan dengan orang tua kandung maupun mertua sebagai kesempatan untuk menjalankan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Keharmonisan dua keluarga tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban, tetapi juga melalui ketulusan, kesadaran sebagai hamba, dan kemauan untuk saling membantu dalam berbakti. Sebagaimana disampaikan Syatori pada akhir materinya, “Semoga jalinan bakti kita kepada orang tua menjadi beningnya aliran hidup yang menyatukan kembali kebersamaan kita bersama keluarga sampai ke surga.”

Penulis: Miftahul Khairati

Editor: Muhammad Khanif Samudera

 

Melampaui Echo Chamber: Membangun Algoritma Kebangsaan Berbasis Ukhuwah di Tengah Polarisasi Umat

Tulisan dan Khotbah Kamis, 5 November 2026

Persatuan bangsa merupakan amanah yang harus dijaga bersama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, ras, etnis, budaya, bahasa, hingga pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan dan memusuhi Terlebih di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin pesat, masyarakat dihadapkan pada tantangan polarisasi akibat penyebaran informasi dan penguatan pandangan yang cenderung searah. Pesan tersebut disampaikan dalam Khotbah Jumat Masjid Kampus UGM pada Jumat, 30 Oktober 2026 bertema “Menyemai Algoritma Kebangsaan, Meredam Polarisasi Umat” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mustaqim Pabbajah, S.Fil., M.A., Guru Besar Bidang Agama dan Budaya, Universitas Teknologi Yogyakarta.

Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal mendasar yang perlu senantiasa ditingkatkan oleh setiap muslim. Menurut para ulama, iman tercermin melalui tiga dimensi, yaitu membenarkan dengan hati (tashdiqun bil qalbi), mengucapkan dengan lisan (taqrirun bil lisan), dan membuktikannya melalui perbuatan (al-af’alu bil arkan). Sementara itu, ketakwaan diwujudkan melalui kesungguhan menjalankan perintah Allah (al-imtitsalu awamirillah) dan menjauhi segala larangan-Nya, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan (wajtinabun nawahi sirran wa ‘alaniyatan, zahiran wa batinan).

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan fondasi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tidak semestinya berhenti sebagai peringatan seremonial, tetapi perlu dimaknai sebagai pesan moral untuk terus menjaga kebersamaan di tengah ancaman polarisasi. Berbagai aksi dan penyampaian aspirasi yang muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan bangsa merupakan bagian dari kecintaan terhadap Indonesia. Namun, perbedaan pandangan dan aspirasi tersebut hendaknya tidak berkembang menjadi permusuhan yang merusak persatuan. Oleh karena itu, semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa perlu terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif Islam, keberagaman merupakan bagian dari ketetapan Allah atau sunatullah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang mengandung pesan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling merendahkan, melainkan kesempatan untuk membangun hubungan yang dilandasi sikap saling mengenal, memahami, dan menghargai. Kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh suku, bangsa, ras, maupun warna kulit, tetapi oleh tingkat ketakwaannya. Pesan tersebut juga tercermin dalam khotbah Rasulullah SAW ketika Haji Wada. Rasulullah mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan dan tidak lebih mulia suatu bangsa atas bangsa lainnya hanya karena identitas keturunan atau warna kulit, kecuali berdasarkan ketakwaan. Dengan demikian, keberagaman seharusnya menjadi sarana untuk membangun kehidupan yang menjunjung kesetaraan, memperkuat persaudaraan, menghindari diskriminasi, dan menghormati martabat setiap manusia.

Upaya menjaga persatuan dapat diwujudkan melalui tiga konsep persaudaraan dalam Islam. Pertama, ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia yang mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki ikatan kemanusiaan meskipun terdapat perbedaan fisik, bentuk wajah, warna kulit, maupun latar belakang. Kedua, ukhuwah wathaniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air yang mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa. Ketiga, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam yang dibangun melalui nilai saling menghormati, dan memperkuat solidaritas keagamaan.

Selain itu, fanatisme buta terhadap individu maupun kelompok juga perlu dihindari. Rasulullah SAW mengingatkan agar manusia tidak berlebihan dalam mencintai maupun membenci seseorang, karena boleh jadi suatu saat orang yang dicintai menjadi pihak yang dibenci maupun sebaliknya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kritik terhadap individu maupun kelompok tetap diperbolehkan, tetapi hendaknya tidak didasari kebencian yang berlebihan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan justru akan kehilangan maknanya apabila dilakukan dengan tindakan yang tidak adil terhadap pihak lain.

Tantangan persatuan bangsa semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Salah satu fenomena yang disoroti adalah echo chamber yang semakin kuat di tengah kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat membuat seseorang terus-menerus terpapar informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri, sehingga seseorang dapat semakin sulit menerima perbedaan perspektif dan cenderung menganggap pandangannya sebagai satu-satunya kebenaran. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun algoritma kebangsaan melalui penggunaan media sosial secara bijak, penyebaran informasi yang membangun, dialog yang sehat, serta sikap saling menghargai di ruang digital. Generasi muda memiliki peran penting dalam upaya ini agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah persatuan.

Menjaga persatuan juga membutuhkan kepemimpinan yang adil, amanah, dan berintegritas. Setiap elemen masyarakat memiliki cita-cita untuk melihat Indonesia berkembang menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun, perbedaan cara pandang dalam mencapai tujuan tersebut harus disikapi secara dewasa. Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi persatuan melalui perjuangan panjang untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu negara. Oleh karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut dan tidak menjadi bagian dari upaya yang merusak keutuhan bangsa. Harapan terhadap hadirnya pemimpin yang mampu memakmurkan masyarakat juga sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, aman, sejahtera, dan senantiasa memperoleh ampunan Allah.

Dalam menyikapi perbedaan dan berbagai keadaan yang tidak selalu sesuai dengan harapan, umat Islam juga diajarkan untuk memiliki sikap bijaksana. QS. Al-Baqarah: 216 mengingatkan bahwa boleh jadi manusia tidak menyukai sesuatu, padahal hal tersebut membawa kebaikan baginya. Sebaliknya, sesuatu yang disukai belum tentu mendatangkan kebaikan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami setiap keadaan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan hendaknya tidak selalu direspons dengan kebencian. Kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, keterbukaan untuk berdialog, dan kesediaan memahami sudut pandang orang lain menjadi bagian penting dalam merawat persatuan.

Membangun persatuan bangsa pada akhirnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Nilai ukhuwah basyariyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah Islamiyah perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. Masyarakat perlu menghindari fanatisme buta, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan keadilan dalam menyikapi perbedaan. Momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Dengan memperkuat persaudaraan dan membangun kesadaran kebangsaan, Indonesia diharapkan tetap menjadi bangsa yang kokoh di tengah berbagai perbedaan. Meskipun berbeda-beda, seluruh masyarakat Indonesia tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Penulis: Hasna ‘Iffat Hanifa

Editor: Muhammad Khanif Samudera

 

Menjaga Bumi, Menjaga Iman: Mengapa Melestarikan Lingkungan Merupakan Manifestasi Tauhid dan Amanah?

Tulisan dan Khotbah Kamis, 29 Oktober 2026

Menjaga kelestarian bumi merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola kehidupan di muka bumi. Dalam perspektif Islam, kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan upaya melestarikan alam, tetapi juga mencerminkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan dalam Khotbah Jumat Masjid Kampus UGM pada Jumat, 23 Oktober 2026 bertema “Menjaga Bumi-Menjaga Kehidupan” yang disampaikan oleh Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi, UGM.

Ketakwaan tidak hanya tercermin melalui hubungan kita kepada Allah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari. Ketakwaan turut diwujudkan dalam cara manusia memperlakukan sesama, menggunakan nikmat yang diberikan Allah, serta menjaga kelestarian bumi yang telah diamanatkan kepada manusia. Allah telah menyediakan air, udara, hasil tanah, hutan, dan berbagai sumber daya untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam QS. Al-Baqarah: 30, dijelaskan mengenai penetapan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kedudukan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam mengelola kehidupan dan lingkungan secara bijaksana dan mencegah kerusakan lingkungan. 

Salah satu persoalan lingkungan yang menjadi perhatian saat ini adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Aktivitas manusia, seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas, penggunaan kendaraan bermotor, kegiatan industri, serta pembukaan dan pembakaran hutan menghasilkan emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida yang meningkatkan rata-rata suhu bumi. World Meteorological Organization melaporkan bahwa periode 2015–2025 merupakan sebelas tahun terpanas dalam catatan pengamatan modern. Suhu rata-rata global pada 2025 mencapai sekitar 1,43 derajat Celsius di atas rata-rata masa pra industri pada 1850–1900. Peningkatan suhu ini dapat memengaruhi sistem iklim secara luas, mulai dari siklus air dan pola hujan hingga peningkatan gelombang panas serta risiko cuaca ekstrem.

Dampak perubahan lingkungan juga terlihat melalui berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, serta banjir bandang di Nepal. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, termasuk di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berbagai kejadian tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, mulai dari kerusakan permukiman dan fasilitas umum hingga kehilangan tempat tinggal dan korban jiwa. Meskipun demikian, setiap bencana tidak dapat serta-merta dianggap hanya disebabkan oleh pemanasan global. Bencana memiliki faktor penyebab yang kompleks, termasuk kondisi geologi, perubahan fungsi lahan, kerusakan hutan, tata ruang, kondisi drainase, perilaku manusia, serta cuaca dan iklim. Namun, perubahan iklim tetap menjadi persoalan nyata yang perlu dihadapi bersama.. 

Dalam perspektif Islam, pentingnya menjaga lingkungan sejalan dengan QS. Ar-Rum: 41, yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Peringatan serupa juga terdapat dalam QS. Al-A’raf: 56, yang melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kedua ayat tersebut mengandung pesan moral bahwa tindakan manusia dapat menimbulkan kerusakan ketika sumber daya alam diambil secara berlebihan tanpa adanya upaya pemulihan. Maka, menjaga lingkungan bagi seorang muslim bukan sekadar mengikuti tren atau gerakan sosial, melainkan bagian dari pelaksanaan amanah sebagai khalifah.

Islam juga mengajarkan manusia untuk melakukan perbaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanaman yang ditanam seorang muslim, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, dapat menjadi sedekah baginya. Pohon yang ditanam tidak hanya memberikan manfaat ketika penanamnya masih hidup, tetapi juga dapat terus memberikan keteduhan, menyerap karbon dioksida, menjaga tanah, membantu meresapkan air, serta menjadi tempat hidup berbagai makhluk. Hadis riwayat Ahmad yang menganjurkan seseorang tetap menanam ketika kiamat hendak terjadi, selama ia masih mampu melakukannya. Pesan tersebut menggambarkan pentingnya terus melakukan kebaikan meskipun keadaan tampak sulit dan waktu yang tersedia sangat terbatas.

Menjaga lingkungan berkaitan erat dengan menjaga jiwa atau hifz al-nafs. Adanya pencemaran udara. kerusakan hutan, sumber air dan ekosistem terganggu, manusia ikut merasakan dampaknya. Masyarakat kehilangan sumber air bersih, kekeringan mengancam pertanian dan ketersediaan pangan, banjir dan tanah longsor pun dapat menghancurkan permukiman serta membahayakan keselamatan manusia. QS. Al-Maidah: 32  memperlihatkan tingginya nilai kehidupan dalam Islam. Dengan demikian, menjaga bumi bukan hanya berkaitan dengan pohon, sungai, atau udara, melainkan juga merupakan upaya menjaga kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Upaya menjaga bumi dapat dimulai dari tindakan sederhana, upaya tersebut diibaratkan melalui kisah seekor semut atau burung pipit yang berusaha membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Meski air yang dibawanya tidak sebanding dengan besarnya api, tindakan itu menggambarkan keberanian untuk menentukan sikap dan mengambil bagian dalam upaya mencegah kerusakan. Tindakan sederhana dapat dilakukan dengan menghemat listrik dan energi, mengurangi penggunaan bahan bakar, berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan dekat, memanfaatkan transportasi umum, menghindari pembakaran sampah dan lahan, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, mengelola sampah dengan baik, menjaga kebersihan sungai dan sumber air, serta menanam dan merawat pohon.

Apabila umat Islam memandang penghematan energi sebagai bagian dari amanah, menanam pohon sebagai sedekah, menjaga air sebagai ibadah, dan mengurangi sampah sebagai bagian dari perilaku hidup bersih, kepedulian lingkungan dapat tumbuh menjadi gerakan keimanan. Menjaga bumi tidak lagi sekadar menjadi program pemerintah atau agenda para ilmuwan dan aktivis lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari amal saleh dan wujud syukur kepada Allah. Oleh karena itu, manusia perlu menyadari pentingnya mewariskan lingkungan yang lestari, bukan meninggalkan kerusakan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, menjaga bumi merupakan tanggung jawab bersama sekaligus bentuk pengabdian kepada Allah.

Penulis: Hasna ‘Iffat Hanifa

Editor: Muhammad Khanif Samudera

Mengapa Harta Warisan Sering Menghancurkan Persaudaraan? Menyingkap Titik Buta Pembagian Harta

Sakinah Academy Kamis, 29 Oktober 2026

Sakinah Academy Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali hadir dalam seri The Foundation of Ummah dengan mengangkat tema “Hukum Kewarisan Islam: Resolusi Konflik Pembagian Harta dan Optimalisasi Wasiat dalam Keluarga”. Kajian ini menghadirkan Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. (Dosen Fakultas Hukum UGM) untuk membahas ketentuan pembagian harta warisan serta pemanfaatan wasiat dalam keluarga.

Mengawali pemaparannya, Destri menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, penentuan ahli waris, dan bagian yang diterima masing-masing. Ia merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia. “Jadi, yang menarik juga di Indonesia ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu sistem kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, dan yang ketiga adalah sistem kewarisan menurut ketentuan hukum adat,” jelasnya.

Destri menegaskan bahwa pembagian warisan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperhatikan hak setiap ahli waris. Ia mengutip Surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam memahami asas-asas hukum kewarisan Islam, termasuk asas ijbari, yakni ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam syariat. “Artinya ketika misalkan saya sebagai akademisi kemudian ditanyakan terkait dengan perkara kewarisan, maka saya bisa kemudian menjawab salah satunya itu adalah dengan menggunakan asas hukum tadi,” paparnya.

Lebih lanjut, Destri menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Harta peninggalan juga perlu digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pewaris, termasuk membayar utang dan menunaikan wasiat yang sah, sebelum dibagikan kepada ahli waris. Ia turut menerangkan perbedaan antara wasiat dan hibah. Hibah diberikan ketika pemilik harta masih hidup, sedangkan wasiat dilaksanakan setelah pemiliknya meninggal dunia. Adapun wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris pada umumnya dibatasi maksimal sepertiga dari harta warisan bersih.

Destri juga mengingatkan bahwa wasiat yang diberikan kepada ahli waris dapat menimbulkan persoalan apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam KHI, wasiat kepada ahli waris yang berhak mewaris memerlukan persetujuan seluruh ahli waris. Ia mencontohkan bahwa pemberian harta tertentu hanya kepada salah satu anak dapat memicu keberatan dari ahli waris lainnya. “Nah, sebenarnya teman-teman banyak sekali saya temukan putusan-putusan hakim yang kemudian menyatakan wasiat itu akta wasiat itu tidak berkekuatan hukum,” ungkapnya.

Menurut Destri, wasiat tidak selalu menjadi jalan keluar untuk mencegah konflik pembagian harta. Ia menyarankan agar wasiat diarahkan pada tujuan kebaikan, sementara hak ahli waris tetap diperhatikan. “Tetapi untuk mendasarkan pada asas ijbari tadi, ahli waris sebaiknya memang seharusnya sudah mengetahui dulu bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Kemudian mereka bersepakat membagi harta warisannya,” tuturnya. Dengan demikian, kesepakatan pembagian harta dapat dilakukan setelah para ahli waris memahami bagian masing-masing menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.

Destri menjelaskan bahwa sengketa warisan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Jika tidak terdapat perselisihan, ahli waris dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengetahui pihak yang berhak beserta bagiannya. Sementara itu, apabila terdapat perselisihan, perkara dapat diajukan melalui gugatan. Ia menekankan pentingnya pemahaman hukum, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak setiap ahli waris agar pembagian harta tidak merusak hubungan keluarga.

Penulis: Miftahul Khairati

Editor: Muhammad Khanif Samudera

123…51

Artikel Terbaru

  • Ketika Kekuasaan Kehilangan Kebijaksanaan: Mengapa Kepemimpinan yang Amanah dan Al-Hikmah Menjadi Kunci Menghadapi Krisis Bangsa?
  • Jangan Hanya Menuntut Anak Patuh, Orang Tua Perlu Membangun Rasa Aman
  • Krisis Iklim Bukan Sekadar Persoalan Alam, tetapi Juga Krisis Moral dan Keadilan
  • Rakyat Bukan Sekadar Identitas, tetapi Sosok Nilai yang Memperjuangkan Keadilan
  • Menemukan Kembali Makna Kehutanan Nusantara Melalui Etika Profetik dan Restorasi Ekosistem
Universitas Gadjah Mada

Masjid Kampus UGM

Jl. Tevesia Bulaksumur No.1, 55281 Depok DIY

masjidkampus@ugm.ac.id
0812-2540-0933
@masjidkampusugm

© Takmir Masjid Kampus UGM

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY