Masjid Kampus UGM kembali menggelar Webinar Integrasi Ilmu-Agama (WIIA) pada Rabu (8/4) yang disiarkan melalui kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Dalam Seri Studi Pembangunan Nasional kali ini, tema yang diangkat adalah “Islam dan Ketahanan Pangan: Menimbang Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pilihan Kebijakan Prioritas”, dengan menghadirkan Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Sri Raharjo menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara kritis dan konstruktif.
“Dari sisi tujuan, saya rasa tidak ada yang keberatan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak hal yang perlu dievaluasi.”
Baca juga: Salah Memaknai Cinta, Ini Dampaknya Menurut Sulaiman Rasyid
Tantangan Teknis: Antara Standar Gizi dan Keterbatasan Anggaran
Secara teknis, program MBG menetapkan anggaran sekitar Rp8.000–Rp10.000 per porsi dengan target pemenuhan kalori dan protein tertentu. Sri Raharjo menjelaskan bahwa dalam praktiknya, angka ini menghadirkan dilema tersendiri.
Melalui ilustrasi sederhana, ia membandingkan beberapa skenario sumber protein:
- Protein hewani (ayam): secara gizi mencukupi, tetapi sensitif terhadap fluktuasi harga
- Telur: relatif terjangkau, namun sulit memenuhi kebutuhan protein jika hanya satu butir
- Kombinasi ayam dan tempe: dinilai paling realistis, tetapi tetap rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan
Ia menekankan bahwa ketika harga bahan pangan naik sementara anggaran tetap, maka kualitas atau porsi makanan berpotensi dikorbankan.
“Kalau harga bahan naik, sementara anggaran tetap, maka yang dikorbankan bisa jadi kualitas atau porsi makanan.”
Selain itu, faktor lain seperti biaya bumbu, minyak, hingga distribusi logistik juga turut memengaruhi kualitas akhir makanan. Bahkan, dalam beberapa kasus, muncul praktik yang tidak ideal dalam penyajian makanan akibat tekanan biaya.
Empat Prinsip Profetik dalam Kebijakan Publik
Lebih jauh, Sri Raharjo mengaitkan kebijakan MBG dengan nilai-nilai profetik yang seharusnya menjadi landasan dalam perumusan kebijakan publik. Ia menguraikan empat prinsip utama:
1. Ketepatan Sasaran (al-waḍ‘ fī maḥallih)
Program seharusnya diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat dengan kerawanan gizi tinggi. Ia mengkritisi pendekatan yang cenderung merata tanpa berbasis data.
“Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang diprioritaskan adalah mereka yang paling membutuhkan.
2. Menyerahkan Urusan kepada Ahlinya (ahl al-ikhtishāṣ)
Perencanaan dan pelaksanaan program perlu melibatkan pihak yang kompeten agar tidak menimbulkan kesalahan teknis akibat kebijakan yang terburu-buru.
3. Kejujuran dalam Kebijakan
Ia menyoroti pentingnya kejujuran dalam menetapkan target dan menilai kapasitas riil negara.
“Kalau targetnya tidak realistis, itu sama saja kita tidak jujur terhadap kemampuan kita sendiri.”
4. Menghindari Pemborosan (isrāf)
Potensi makanan terbuang akibat ketidaksesuaian menu dengan preferensi penerima perlu diantisipasi sejak awal.
Kritik terhadap Pendekatan Seragam
Salah satu sorotan utama adalah pendekatan program yang cenderung menyasar seluruh siswa secara merata. Menurutnya, hal ini berisiko mengaburkan tujuan utama program, yaitu intervensi pada kelompok rentan gizi.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data yang sebenarnya sudah tersedia, seperti:
- Prevalensi stunting
- Kondisi kekurangan gizi
- Peta kerawanan pangan daerah
Tanpa berbasis data, program berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan populis, bukan intervensi strategis.
Rekomendasi Perbaikan
Sebagai penutup, Sri Raharjo memberikan sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan program MBG:
- Penajaman target berbasis data kerawanan gizi
- Pelaksanaan bertahap, bukan serentak nasional
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM
- Peningkatan transparansi dan evaluasi berbasis indikator yang terukur
Menanggapi pemaparan tersebut, Dr. Arqom Kuswanjono, M.Hum. selaku Kepala Pusat Kajian Paradigma Profetik Masjid Kampus UGM menegaskan bahwa kajian ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai keilmuan dan keislaman dalam kebijakan publik.
“Program yang besar harus dikelola dengan prinsip kejujuran, amanah, dan kecerdasan agar tidak menimbulkan pemborosan.”
Sesi diskusi turut memperkaya perspektif. Peserta menyoroti dilema antara tuntutan profesionalisme penyediaan makanan dengan keterbatasan biaya dan kompleksitas logistik.
Menanggapi hal tersebut, Sri Raharjo menegaskan bahwa kualitas membutuhkan konsekuensi sumber daya.
“Tidak bisa ingin hasil maksimal dengan sumber daya yang minimal.”
Ia juga menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan masukan berbasis keilmuan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
Penulis: Aulia Mahdini
Editor: Indra Oktafian Hidayat