“Kalau ada kesalahan negeri ini, kualitas pendidikan menurun, itu pasti yang disalahkan guru,”. Pernyataan lugas ini disampaikan oleh Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dalam acara Masjid Kampus UGM Public Lecture pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Dalam diskusi yang mengangkat topik “Guru dalam Pusaran Politik Anggaran” yang diselenggarakan oleh UGM secara daring, Prof. Unifah menguraikan berbagai ironi dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional dan dampaknya terhadap kesejahteraan guru.

Pada Sabtu (18/10) di sesi Maskam Public Lecture, R. Agus Sartono sebagai guru besar FEB UGM menegaskan bahwa guru memegang peran sentral sebagai arsitek masa depan dan pilar peradaban bangsa. Agus menyoroti keprihatinannya terhadap kondisi para guru saat ini yang justru masih dihadapkan pada persoalan-persoalan sederhana. Padahal, menurutnya guru memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk karakter manusia yang beradab, dan proses tersebut tidak dapat dipersempit hanya di ruang sekolah formal.

“Guru adalah pembangun karakter, ilmu pengetahuan, dan nilai moral. Pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kalau ditanya siapa itu guru? jawabannya kita semua adalah guru” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI), Anggun Gunawan, M.A., hadir sebagai pembicara dalam Maskam Public Lecture bertema besar “Guru dalam Pusaran Politik Anggaran” yang digelar secara daring melalui Zoom pada Sabtu (18/10). Dalam pemaparannya bertajuk “Ilmu, Kuasa, dan Uang: Membaca Posisi Dosen dalam Politik Anggaran Pendidikan Tinggi”, Anggun menyoroti bagaimana arah kebijakan pendidikan nasional saat ini kian menjauh dari amanat konstitusi.

Feri Amsari dalam acara Masjid Kampus UGM Public Lecture yang diselenggarakan pada Sabtu (27/9) menyatakan bahwa persoalan inti yang terjadi di Pati bukan sekedar kenaikan pajak, melainkan juga arogansi Bupati yang kian menjauhkan solusi. Oleh karena itu, perlu reformasi tata perilaku politisi dan wacana Californian demokrasi yaitu konsep recall by the people sebagai tawaran jangka panjang bagi rakyat.

Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D., memaparkan analisis tajam mengenai jurang ketimpangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik di Indonesia.

Dalam presentasinya dalam acara Maskam Public Lecture yang berjudul “Dari Pati ke Republik: Dialektika Harapan dan Keputusasaan Sipil”, Media Askar menyoroti lonjakan kekayaan kelompok ultra-kaya yang meningkat drastis dalam enam tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada 2025, lebih dari 60 persen total kekayaan nasional terkonsentrasi pada sektor ekstraktif. Sementara itu, beban pajak justru lebih banyak dipikul oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Sastrawan sekaligus sosiolog, Okky Madasari, Ph.D. hadir dalam Maskam Public Lecture bertajuk “Dari Pati ke Republik: Dialektika Harapan dan Keputusasaan Sipil” pada Sabtu (27/9). Dalam pemaparannya, Okky menyoroti bagaimana peristiwa Pati bukan hanya menjadi kasus lokal, melainkan juga melahirkan solidaritas publik lintas daerah hingga lintas negara.

Menurut Okky, gelombang protes yang awalnya dipicu oleh kenaikan PBB dan kesulitan ekonomi masyarakat kemudian berkembang menjadi letupan kemarahan kolektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk rencana kenaikan gaji DPR RI. “Pati bukan lagi peristiwa Pati saja, tapi telah berhasil membangun keberanian rakyat untuk melawan, mempertanyakan, dan bergerak bersama,” tegasnya.

Ketua Panitia khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo, hadir dan memberikan pandangan mendalam dalam acara Maskam Public Lecture edisi September bertajuk “dari Pati ke Republik : Dialektika Harapan & Keputusasaan Sipil.” Sabtu (27/9). 

Politikus PDIP ini kemudian menjabarkan secara rinci kronologi pembentukan Pansus Hak Angket Bupati Pati. Ia mengisahkan bahwa hak angket pertama kali disampaikan oleh Fraksi Gerindra sebagai pengusung Bupati Pati. Usulan ini dengan cepat disusul oleh fraksi-fraksi partai politik yang lain. 

“Semua fraksi yang ada di DPRD Pati, yang terdiri atas 7 partai, membuat hak angket dan sepakat membentuk pansus yang terdiri atas perwakilan tiap partai.” tuturnya, menjelaskan legitimasti pansus sebagai representasi seluruh kekuatan politik parlemen daerah. Setelah kesepakatan itu dicapai dan pimpinan pansus dibentuk, hasilnya kemudian disampaikan dalam rapat paripurna. 

Ekonom senior Faisal Basri, S.E., M.A. dan aktivis Farid Gaban menjadi pemateri pada Masjid Kampus UGM Public Lecture (MPL) edisi November 2023. MPL kali ini bertajuk “Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup: Dilema Indonesia Menuju Negara Maju” ini diikuti ratusan partisipan selama sekitar dua setengah jam.

Faisal Basri mengawali pemaparan dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, seperti Al-Baqarah ayat 11-12, Ar-Ruum: 41, dan Al-A’raf: 56. Dengan mengutip ayat-ayat tersebut, Faisal ingin menunjukkan bahwa manusia adalah penyumbang kerusakan Bumi yang paling jelas.

“Dan yang berbuat kerusakan di muka Bumi ini, ya, siapa lagi kalau bukan manusia? Jadi jelas, kok, bahwa karena ulah manusia lah keseimbangan (kehidupan Bumi) itu rusak,” katanya.

Faisal juga menyebut bahwa dampak kerusakan tersebut sudah mulai kita rasakan belakangan ini. Keputusan pemerintah untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai panglima, dinilainya, justru membuat kondisi lingkungan di Indonesia semakin memburuk. Dia juga memaparkan data-data yang menunjukkan komitmen Indonesia akan kelestarian lingkungan yang masih belum sesuai harapan.

Oleh karena itu, dia menyebut perlunya paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang tidak menggadaikan lingkungan. Faisal mengutip gagasan seorang profesor ekonomi asal Inggris, Mariana Mazzucato mengenai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari gagasan yang disampaikan, dia mengatakan bahwa negara sebenarnya memiliki lebih dari cukup instrumen untuk menjaga alam,

“Negara sebenarnya punya lebih dari cukup instrumen, perangkat untuk menjaga alam ini, yang merupakan sumber kehidupan manusia,” lanjutnya.

Faisal juga menjelaskan tentang ekonomi hijau yang berkelanjutan, di mana keuntungan, keberlanjutan, dan kemakmuran manusia bisa saling bersinergi. Dia juga menunjukkan tren yang sedang berkembang di seluruh dunia, bahwa negara-negara maju yang memiliki kebijakan ramah lingkungan justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dari data tersebut, Faisal meyakini bahwa kelestarian alam dengan pembangunan ekonomi bisa “seiring sejalan” untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjadi negara maju.

Ekonomi, Lingkungan, dan Indonesia Emas 2045

Sementara itu, Farid Gaban mengawali bahasan dengan mimpi “Indonesia Emas 2045” yang marak disebut-sebut oleh pemerintah. Namun, ia menyebut motivasi di balik optimisme pada impian tersebut, yakni produk domestik bruto (PDB) yang semakin meningkat, bukanlah jaminan impian itu akan tercapai.  Ia menyebut adanya ketimpangan dan kualitas manusia rendah yang dialami Indonesia dan berpotensi menghambat impian tersebut.

Farid juga menyoroti pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini, yang menurutnya cenderung semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan utang. Dia menilai praktik pembangunan yang dilakukan oleh dua presiden terakhir, yakni SBY dan Joko Widodo, menyebabkan berbagai dampak negatif. Beberapa di antaranya ialah konflik agraria, kerusakan alam, hingga kerusakan hukum dan demokrasi.

Dari dampak-dampak tersebut, Farid menilai perlunya untuk melakukan perubahan paradigma tentang negara yang maju. Menurutnya, salah satu ukuran kemajuan bukan hanya hal-hal ekonomis, namun juga kebahagiaan. Melihat negara-negara Skandinavia, dia melihat beberapa faktor yang menentukan kebahagiaan masyarakat, seperti kelestarian alam serta pemerintahan yang baik.

“Menurut saya ini yang perlu kita ubah. Kita harus merenungkan kembali dan merumuskan kembali tentang tujuan Pembangunan, kemudian meredefinisi sebenarnya apa yang disebut maju itu?” katanya.

Senada dengan Faisal, Farid sepakat bahwa tidak ada dilema antara kelestarian alam dengan pembangunan ekonomi selama tidak terlalu berobsesi pada pertumbuhan ekonomi. Dia menyorot keragaman hayati Indonesia yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi tanpa merusak alam. Farid melihat pentingnya ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based economy) dan “ekonomi biru” yang ramah Bumi untuk menumbuhkan ekonomi tanpa harus berutang dan bergantung pada negara asing.

“Kita harus membongkar mitos ya. Bisakah kita membangun ekonomi tanpa merusak alam, seolah-olah ada dilema. (Padahal) menurut saya tidak ada dilema, bila kita mengubah orientasi,” katanya. (Rama SP)

Saksikan videonya berikut ini:

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=qZiNavNFRdE[/embedyt]

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pandangan Islam tidak boleh berpolitik adalah pandangan yang salah. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perintah Allah pada awal-awal kelahiran Islam, yang selain berupa perintah untuk bertauhid juga berupa perintah politik. Hal ini ia kemukakan saat menjadi keynote speaker dalam Maskam Public Lecture (MPL) Maret 2022 “Membaca Ulang Identitas Politik Umat Islam Indonesia”, Sabtu (20/3).

Krusialnya sektor pendidikan mengharuskan adanya sebuah reorientasi politik pendidikan yang mengarah kepada setidaknya tiga isu utama, yakni kesejahteraan guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Topik inilah yang dibahas di dalam edisi Desember Maskam Public Lecture (MPL). Diikuti secara daring oleh lebih dari 250 peserta, MPL kali ini menghadirkan narasumber berlatar belakang akademisi, pegiat pendidikan, hingga pemangku kebijakan. Dipandu oleh praktisi pendidikan Andri Prayitno, M.Phil, MPL berlangsung dengan produktif selama hampir 3 jam.