Isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara – atau yang juga dikenal sebagai Ibu Kota Negara (IKN) – menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disambut gembira sekaligus disorot karena persoalannya. Untuk membahasnya, pada bulan November 2022 Masjid Kampus UGM kembali menyelenggarakan Masjid Kampus UGM Public Lecture (MPL). Bertemakan “Menguji Konsistensi Gagasan ‘IKN Nusantara Sebagai Katalisator Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi Nasional’: Visi, Realisasi, dan Tata Kelola”, MPL kali ini menghadirkan tokoh-tokoh yang merupakan perwakilan dari pemerintah, pakar ekonomi, dan akademisi dengan dipandu oleh peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) M. Akbar Fadzkurrahman Annahl, M.Sc. selaku moderator.
Dalam acara diikuti hingga sebanyak lebih dari 90 peserta di platform Zoom dan disiarkan secara simultan di kanal YouTube Masjid Kampus UGM ini, Dr. Yayat Supriyatna, M.S.P. dari Tim Ahli Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara menjelaskan secara rinci mengenai perencanaan dan pengembangan IKN ke depan. Ia juga mengungkapkan potensi dari posisi kawasan IKN dengan wilayah lain di Indonesia, termasuk timbal balik perdagangan dengan Pulau Jawa sebagai wilaya berpenduduk terbesar. Yayat menekankan bahwa membangun IKN tidak hanya sekedar memindahkan ibu kota, melainkan juga menata ulang tata kelola ekonomi dan simpul-simpul logistik sehingga diharapkan dapat diintegrasikan dengan kawasan ekonomi dan pariwisata. Hal ini diusahakan dengan menjadikan kawasan IKN sebagai salah satu hub dan tulang punggung ekonomi baru.
Walau begitu, ekonom senior INDEF Faisal Basri M.A. menyoroti pemindahan ibu kota yang menurutnya terkesan “tidak ada keberpihakan terhadap nestapa rakyat”. Ia menyoroti data progres pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan pelemahan dan menyebabkan rakyat berada “di tepi jurang krisis”, sedangkan menurutnya pemerintah terkesan menjadikan ibu kota baru sebagai solusi dari persoalan tersebut. Ia juga menyorot kondisi pandemi yang baru saja dilewati serta ancaman krisis ke depan yang menurutnya patut menjadi peringatan bagi semua. Basri menyarankan agar pemindahannya ditunda terlebih dahulu untuk mengatasi situasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Departemen Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.PP. mengungkapkan adanya masalah konektivitas di kabupaten-kabupaten sekitar IKN di tengah rencana pemerintah menjadikan IKN sebagai kota cerdas (smart city). Menurutnya masih banyak wilayah-wilayah di tiga kabupaten sekitar IKN yang memiliki sinyal seluler lemah atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Selain itu, diungkapkan pula isu literasi digital masyarakat Indonesia dan pola pikir masyarakat sekitar IKN yang masih rendah yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah. (Rama SP)