Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. mengisi Ramadan Public Lecture (RPL) di masjid Kampus UGM, Rabu, 5 Maret 2025. Dalam ceramahnya, Ganjar membandingkan corak pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat, yang menurutnya tidak harus selalu sama meski harus selaras.
“Apakah daerah harus selalu sama dengan pusat? Apakah visi misi daerah harus sama dengan pusat?”, kata Ganjar bertanya.
Dalam RPL bertema “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi” itu, Ganjar mengatakan bahwa agenda reformasi telah menempatkan beberapa isu strategis yang masih relevan hingga kini, seperti penegakan hukum, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan upaya mewujudkan otonomi daerah seluas-luasnya. Dalam konteks ini, otonomi menjadi ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal dengan melakukan berbagai inovasi tanpa harus selalu menyesuaikan diri dengan visi dan misi pemerintah pusat. Kepala daerah memiliki kebebasan menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.
“Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan pendidikan”, kata Ganjar Pranowo
Dalam hal ini, menurut Ganjar Pranowo, pemerataan pendidikan menjadi kunci penting dalam membangun daerah yang berkualitas. Ganjar sempat berbagi kisah bahwa beliau seringkali menemukan kasus nyata seperti anak putus sekolah karena biaya, atau orang tua yang tidak mendukung pendidikan anaknya. Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, maka setiap anak harus memiliki akses yang sama.
Lalu, Ganjar menyebutkan jika inovasi penting dilakukan agar daerah bisa mencapai kemandirian dan menunjukkan kekhasannya. Sebagai contoh, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diterapkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menghasilkan solusi kreatif seperti pengolahan sampah hingga pengelolaan air menggunakan teknologi dari Sekolah Vokasi UGM yang relevan bagi daerah kering. Selain itu, ia juga bercerita saat beliau bertemu dengan alumni UGM mengenai inovasi produk unggulan daerah, seperti tembakau yang dapat diolah menjadi produk inovasi lainnya, tidak hanya sebagai bahan baku rokok.
Ganjar Pranowo mengatakan bahwa memajukan suatu daerah tidak hanya dengan melakukan inovasi, tetapi harus didukung dengan ekonomi. Ekonomi kerakyatan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu dilakukan dengan adanya dukungan pemerintah. Dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah perlu membuka akses investasi, memastikan kemudahan cepat dan terukur, dan menjadi penjamin (off-taker) sehingga dapat mendorong produk UMKM.
Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan agar pertumbuhan ekonomi terus bertumbuh yaitu dengan melakukan pendaftaran produk ke dalam e-katalog lokal, hingga penguatan pendampingan intensif agar UMKM mampu bertahan dan berkembang. Ganjar menyebut, lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi akses modal lewat bank daerah, dan pendampingan usaha. Baginya, jika daerah dapat mengoptimalkan pendidikan, mendorong inovasi, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, maka daerah akan mencapai kemajuan.
“Dalam menghadapi situasi Indonesia saat ini, membangun daerah dengan integritas yang kuat adalah hal strategis yang perlu dilakukan,” ujar Ganjar. (Olga Fitriyaningtyas/Editor: Rama Shidqi P./Foto: Tim Media Masjid Kampus UGM)