Bayangkan sebuah desa di Nusantara, tempat para kiai kampung dengan bijaksana membimbing warganya menjalani kehidupan sehari-hari yang dijiwai nilai-nilai Islam. Mereka mengajarkan musyawarah, menghormati tamu, dan saling menolong tanpa pamrih. Namun, ketika sistem pemerintahan formal masuk, semua kearifan lokal itu justru terbentur tembok birokrasi yang kaku. Inilah paradoks yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, dalam webinar Integrasi Ilmu dan Agama bertema “Integrasi Nilai Islam dalam Partisipasi Masyarakat untuk Penentuan Kebijakan Tata Kelola Desa yang Berkeadilan”.
Dengan tegas, profesor yang juga pernah menjabat sebagai Rektor UNU ini menyatakan bahwa desa di Indonesia tidak dirancang untuk menjadi ruang ekspresi nilai-nilai keislaman. “Pemerintahan desa itu hanya taklukan pemerintah pusat. Desa itu melalui birokrasi pemerintah ditaklukkan sebagai bawahannya,” ujarnya membuka diskusi yang penuh dengan refleksi kritis.