Mengapa hukum di Indonesia sering terasa hadir secara formal tetapi gagal menyelesaikan persoalan masyarakat? Pertanyaan ini menjadi kegelisahan publik ketika berbagai regulasi terus dibuat, namun problem sosial dan ketidakadilan tetap bermunculan.

Menjawab kegelisahan tersebut, program SAMUDRA (Safari Ilmu Di Bulan Ramadan) menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. sebagai pembicara dalam kajian yang digelar di Masjid Kampus UGM, Sabtu (28/2). Kajian yang dimoderatori Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, ini berlangsung selepas salat Asar dan diikuti ratusan jemaah.

Dalam pemaparannya, akademisi yang akrab disapa Uceng itu menyoroti hubungan erat antara hukum dan moralitas serta dampaknya terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, S.Ag., M.Ag. menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi utama dalam membangun manusia Indonesia yang inklusif dan harmonis. Hal ini ia sampaikan dalam Ramadan Public Lecture (RPL) di Masjid Kampus UGM pada Jumat (27/2).

Dalam pemaparannya, Zuly menjelaskan bahwa pluralitas Indonesia, baik dari sisi agama, etnis, kelas sosial, maupun ekspresi sosial adalah sunatullah yang tidak dapat diingkari. Upaya menyeragamkan masyarakat dalam satu identitas tunggal justru bertentangan dengan prinsip penciptaan yang telah digariskan Allah dalam Alquran, khususnya Surah Al-Hujurat.

“Kalau Allah menghendaki manusia seragam, tentu tidak diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Perbedaan itu untuk saling mengenal dan saling menolong,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc. menegaskan pentingnya generasi muda memahami prinsip keuangan syariah sebagai landasan dalam mengelola keuangan secara adil, aman, dan sesuai dengan nilai Islam. Hal ini disampaikan dalam kajian SAMUDRA (Safari Ilmu Di Bulan Ramadan) di Masjid Kampus UGM, Jumat (27/2).

Dalam pemaparannya, Anggito menekankan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan penguatan literasi keuangan syariah, khususnya bagi mahasiswa. Ia menyebut generasi muda saat ini memiliki kecenderungan mencari keuntungan secara instan, termasuk melalui investasi berisiko tinggi.

“Prinsip mengelola keuangan itu sudah jelas diatur dalam Alquran, hadis, dan fatwa ulama. Kita harus memahami apa yang halal, apa yang haram, dan apa yang membawa maslahat,” ujarnya.

Ramadan Public Lecture (RPL) yang digelar pada Kamis (26/02) di Masjid Kampus UGM menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, S.H., M.H. Mengangkat tema “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Indonesia, Masih Adakah Ruang bagi Optimisme?”, ia mengajak jemaah menimbang kembali arah perjuangan melawan korupsi di tengah tantangan yang kian kompleks.

“Di akhirat kelak, setiap orang akan berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak ada bantuan yang datang, dan tidak ada hakim yang bisa disuap.”

Dalam kajian SAMUDRA (Safari Ilmu Di Bulan Ramadan), Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum UGM, memaparkan topik “Merestorasi Budaya Hukum Indonesia” pada Kamis (26/02).

Kajian yang berlangsung menjelang waktu berbuka ini membedah berbagai persoalan hukum nasional, mulai dari lemahnya integritas hingga merosotnya moralitas dalam penegakan hukum.

Ibadah puasa di bulan Ramadan sejatinya bukan hanya rutinitas menahan lapar dan dahaga, melainkan momentum krusial untuk melakukan transformasi diri secara fundamental. Pesan ini mengemuka dalam kajian Mimbar Subuh yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar ICMI Sleman, Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, M.M., pada Kamis pagi (26/2).

Di hadapan jemaah, Heru menjabarkan empat pilar transformasi yang harus diraih umat Muslim agar ibadah puasa bermuara pada derajat ketakwaan (la’allakum tattaqun). Keempat pilar tersebut mencakup transformasi spiritual, emosional, moral, dan sosial.

Khotbah Jumat (27/2) di Masjid Kampus UGM disampaikan oleh Dr. Rizal Mustansyir, M.Hum., Ketua Takmir Periode 2020–2024 sekaligus Penasihat Takmir Masjid Kampus UGM. Dalam khotbahnya, beliau mengangkat tema “Kebijaksanaan Hidup dalam Perspektif Islam”, sebuah refleksi mendalam tentang makna hikmah dan urgensinya dalam kehidupan seorang muslim, terlebih di bulan Ramadan.

Mengawali khotbahnya, Rizal mengajak jemaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa sebagai bekal menuju kehidupan abadi. Ia menegaskan bahwa hidup di dunia kian singkat, sementara pertanggungjawaban di hadapan Allah bersifat kekal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M., menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang dirumuskan secara adil, sistematis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Ramadan Public Lecture (RPL) di Masjid Kampus UGM, Rabu (25/2).

Ia menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar respons atas persoalan, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kebijakan publik harus diambil untuk menyelesaikan persoalan, bukan malah melahirkan persoalan baru,” ujarnya.

Sebagian umat Islam di era modern dinilai mulai menjauh dari tradisi keilmuan, ditandai dengan kecenderungan mempertentangkan agama dengan rasionalitas. Padahal, Islam sejak awal justru dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Persis (IAIP) Garut, Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum., dalam kajian Samudra (Safari Ilmu Di Bulan Ramadan) di Masjid Kampus UGM, Rabu (25/02).

Kajian Ramadan Public Lecture (RPL) (24/2) dibuka dengan bedah karya tulis Profesor Tom Nichols yang berjudul The Death of Experties (Matinya Kepakaran). Dari karya tersebut, tergambarkan kondisi masyarakat Amerika yang mulai tidak menghargai kepakaran serta tidak menghargai otoritas ilmu.

Fenomena ini tampak jelas pada masa Covid-19, ketika otoritas medis seringkali kalah dibandingkan tokoh populer atau figur agama. Hal ini menandakan bahwa, saat ini, popularitas cenderung lebih diakui daripada otoritas ilmu. 

Mengutip data Oxford dictionary, Ketua Program Doktor Pendidikan Agama Islam UIKA, Adian Husaini, M.Si., Ph.D., mengungkapkan bahwa kata yang paling populer adalah post-truth atau era pascakebenaran. Era pascakebenaran adalah era ketika berita yang menyentuh emosi lebih mudah diterima dan dipahami dibandingkan dengan data-data yang terverifikasi.

“Kita memasuki era kebohongan. Era berita yang lebih menyentuh emosial lebih mudah dipahami ketimbang data-data atau fakta yang terverifikasi. Ini adalah masalah yang sulit dipecahkan untuk kita semua,” ungkapnya dalam RPL yang digelar pada Selasa malam (24/02).